Mungkinkah Energi Nuklir di Indonesia ???

Beberapa waktu yang lalu, salah satu anggota Dewan Energi Nasional, Prof. Rinaldy Dalimi, berpendapat bahwa pemanfaatan energi nuklir di Indonesia hampir tidak mungkin dilaksanakan. Apakah benar tidak mungkin?

Berikut ini adalah tanggapan Dr. Sidik Permana, dosen ITB dengan spesialisasi riset nuclear engineering, mengenai pendapat “ketidakmungkinan” pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia.

Dimedia-media, nyaris tidak ada nilai positif bagi pembangunan PLTN.
Tapi hal ini sudah lumrah, dan khususnya di DEN, kalau setuju semua juga tidak baik, tidak ada kontrol efektif untuk itu.
Kedepan, badan regulasi tenaga nuklir akan lebih penting karena akan melakukan kontrol dan licensing.

Kita ulas saja pernyataan Prof. Dalimi terkait nuklir di media tersebut.

1. Yakni PLTN akan mengharuskan Indonesia mengimpor uranium, karena uranium Indonesia tidak ekonomis

Mayoritas industri nuklir (PLTN) menggunakan bahan bakar uranium import, kecuali negara nuklir yang mempunyai sumber daya uranium alam yang banyak dan teknologi pengayaannya seperti Amerika, Rusia dan Kanada, Khusus Kanada, dengan teknologi CANDU, tidak perlu pengayaan. Jadi sumber daya alam uranium di negara-negara yg tidak pakai PLTN jauh lebih banyak seperti Australia, Kazakstan, Nigeria, dll. Terkait ekonomis, bukan faktor uraniumnya, meskipun beberapa tipe kandungan uranium memberikan variasi harga, tetapi karena nilai ekonomis kalau kita melakukan enrichment sendiri, kecuali kedepan mau punya industri pengayaan sendiri dan daur ulang, nah itu lain hal. Tapi kalau untuk operasional reaktor yg terbatas cukup dengan import masih lebih murah. Pertanyaannya, bahan energi mana yang tidak import? minyak sudah lama import, batu bara mungkin kedepannya akan import, renewable? teknologinya dari mana bahan2nya? selain faktor ekonomis dan limbah proses olahannya?

2. Dunia tidak akan mengizinkan Indonesia melakukan pengayaan uranium, karena Iran saja dilarang, meski pemerintahnya melawan.

Pernyataan ini kurang lengkap dan tidak menyentuh akan permasalah terkait pengayaan uranium untuk PLTN dan terkait non proliferasi dan juga kasus Iran, Korea Utara, kemudian India dan Pakistan. Teknologi pengayaan dan daur ulang tidak dilarang dan merupakan hak semua negara, tetapi hanyak untuk tujuan damai dan sipil salah satunya PLTN. Jadi aneh apabila pengayaan uranium untuk PLTN dianggap akan dilarang. LEU atau less enriched uranium kurang dari 20% adalah legal digunakan untuk PLTN selain adanya kontrol material dan monitoring dan inspeksi dari regulasi masing2 negara dan juga IAEA. Untuk Iran yang terjadi adanya distrust dan ketakutan berlebih apabila teknologi penyaan dikuasai akan membuat bom, padahal statement resminya tidak akan membuat dan beberapa inspeksi juga tidak ada bukti mengarah kesana dan kalaupun bisa masih terlalu jauh untuk memproduksinya. Jadi pembahasan tersendiri.

3. Alasan yang cukup berat adalah Indonesia merupakan “kawasan gempa” sehingga risikonya tinggi. “Kalau pun dibangun dengan tahan gempa, tentu biayanya akan mahal, sehingga harganya nuklir juga tidak akan murah, bahkan perlu subsidi.”

Dari zaman generasi kedua khsusnya 1960an, bangunan reaktor sudah diperhitungkan dampak gempa, bahkan juga dinding untuk tsunami dan begitu pula sekarang dengan standar yg lebih tinggi. Khusus kasus Fukushima daiichi unit 1 yg paling tua dibangun 1965, beroperasi 1971, sudah memperhitungkan gempa dan direvisi kemudian dengan perkembangan gempa Chili 1995 kalau tidak salah yang besarnya 9.5 M dan tsunami kurang dari 6 meter. Dan masih ekonomis. Akan sedikit lebih tinggi harga PLTN, apabila menghitung juga liability atau efek dari kebocoran radiasi, dan itu juga masih bisa diprediksi dengan kasus Fukushima ini berapa harga yang perlu dibayar untuk kejadian2 seperti itu. Negara-negara maju dan industri memilih nuklir karena murah, sustainable dan non-CO2 emission. Untuk teknologi tahan gempa di Jepang sudah bisa diprediksi dengan bagus dan kejadian Fukushima bukan karena faktor gempanya tetapi faktor tsunami. Bahkan ketika gempa Kashiwazaki-kariwa di Niigata, rasio besarnya gempa 2 kalinya dengan desain dasar tahan gempa PLTN tersebut, tetapi mereka tetap merestart ulang dan bisa bertahan.

4. Alasan yang juga penting adalah Jepang sudah mematikan 54 unit PLTN pada dua minggu lalu, lalu Jerman juga akan mematikan seluruh PLTN-nya pada tahun 2025.

Kalau Jerman jelas terlalu banyak alasan politis dan sekarang mulai terasa bagaimana sulitnya mengkonversi seperempat listriknya dari nuklir dengan yang lain. Selain itu Jerman adalah salah satu negara pengimpor gas, minyak dan batubara terbesar dunia. Kalau situasi politik berubah, kondisi ekonomi berubah maka kebijakan akan berubah juga. Untuk Jepang, kebijakan energi jangka panjang sedang dibuatkan. dan berita terbaru, dari 17 reaktor yang sudah mengajukan uji stress test sudah 2 PLTN yang sudah oke dan mendapat approval dari dewan kota. Dan lambat laun akan direstrat kembali PLTN yang ada, karena sudah melewati regulasi safety dan pengecekan dan izin dari daerah yang kemungkinan besar akan diikuti oleh yang lainnya. Disamping itu, pabrik2 di Jepang juga sudah kekurangan energi listrik dan sebagai penggantinya dengan menghidupkan kembali PLTU tua dengan import batu bara dan menambah import gas untuk PLTG mereka yang tenbtunya harga listrik naik (sekitar 17% Tepco) dan emisi CO2 yang bertambah sehingga program pengurangan emisi rumah kaca jadi terkendala.
Alasan terakhir ini, masih debatable dan unpredictable secara pasti tapi masih bisa kita amati kecenderungannya. Tapi isu keempat ini akan berbeda dengan kecenderungan negara2 lainnya yang justru akan segera membangun PLTNnya

Sumber [http://medianuklir.wordpress.com/2012/05/17/energi-nuklir-untuk-indonesia-mungkinkah/]